BLSM
(Bantuan Langsung Sementara Masyarakat) ditujukan kepada masyarakat miskin. Hal
itu guna mengimbangi beban masyarakat, terutama beban biaya angkutan yang akan
naik. Pemerintah sebelumnya akan menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), untuk
itu pemerintah meminta persetujuan biaya kompensasi. Salah satunya bantuan
langsung tunai sementara, beasiswa siswa miskin, program keluarga harapan dan
beras raskin.
Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Hidayat
Nur Wahid menilai keputusan pemerintah melalui Kementerian Koordinator
Kesejahteraan Rakyat membagikan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) sebagai
kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak tak tepat. "Ini bagian dari
sesuatu yang cukup aneh," pemerintah seharusnya belum perlu membagikan
kartu kompensasi itu sekarang. Alasannya, anggaran untuk Bantuan Sementara
Langsung Masyarakat (BLSM) ini belum disahkan di DPR. "Anggarannya saja belum setuju, tapi, kok,
sudah bagi-bagi."
Pembagian
KPS ini dilakukan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono. Agung membagikan KPS
di Jalan Pertanian Utara RT 12 RW 01 Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur. Jumat
pekan lalu, kartu yang sama juga dibagikan di Denpasar, Semarang, Palembang,
Surabaya, Banjarmasin, Makassar, Medan, Yogyakarta, Bandung, Ambon, dan
Jayapura.
Kartu ini akan dibagikan kepada 15,5 juta rumah tangga sangat miskin atau mencakup 63 juta jiwa. Pembagian dilakukan melalui kantor pos. "Kartu akan digunakan untuk mendapatkan beras miskin, program keluarga harapan, bantuan siswa miskin, dan BLSM," katanya
Kartu ini akan dibagikan kepada 15,5 juta rumah tangga sangat miskin atau mencakup 63 juta jiwa. Pembagian dilakukan melalui kantor pos. "Kartu akan digunakan untuk mendapatkan beras miskin, program keluarga harapan, bantuan siswa miskin, dan BLSM," katanya
Kemudian dalam kebijakannya, pemerintah sepertinya kurang
peduli bahwa anti nyeri bernama BLSM ini memiliki kharakteristik yang sama
seperti golongan opioid. Rakyat bisa dipastikan akan mengalami toleransi akut
terhadap besarnya dosis yang diberikan oleh pemerintah. Mungkin awalnya Rp.
150.000,- per bulan cukup, tetapi lama kelamaan pasti akan dirasa kurang oleh
masyarakat sehingga memaksa pemerintah harus meningkatkan jumlahnya. Akibat
makin tingginya nilai BLSM, bisa diprediksi menyebabkan rakyat suatu saat akan
mengalami adiksi, sama persis dengan obat opioid.
SBY juga mengingatkan partai politik, media dan
publik agar tidak mengaitkan kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM)
bersubsidi berupa Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) dengan politik.
Dalam akun twitter-nya, @SBYudhoyono, SBY berpesan tiga hal menjelang kenaikan harga BBM:
1. Untuk kompensasi bagi rakyat tidak mampu, Presiden ingatkan kembali agar berikan bantuan secara serentak, saat pengumuman penyesuaian harga BBM.
2. Kompensasi terdiri dr Beras Miskin (Raskin), Bantuan Siswa Miskin, Program Keluarga Harapan & Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM).
3. Khusus ttg BLSM, Presiden SBY ingatkan parpol, media & publik utk tdk kaitkannya dgn politik. Ini benar-benar utk bantu rakyat yg tdk mampu.
Dalam akun twitter-nya, @SBYudhoyono, SBY berpesan tiga hal menjelang kenaikan harga BBM:
1. Untuk kompensasi bagi rakyat tidak mampu, Presiden ingatkan kembali agar berikan bantuan secara serentak, saat pengumuman penyesuaian harga BBM.
2. Kompensasi terdiri dr Beras Miskin (Raskin), Bantuan Siswa Miskin, Program Keluarga Harapan & Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM).
3. Khusus ttg BLSM, Presiden SBY ingatkan parpol, media & publik utk tdk kaitkannya dgn politik. Ini benar-benar utk bantu rakyat yg tdk mampu.
Referensi :
http://ekonomi.inilah.com/read/detail/1999274/jk-blsm-akan-efektif#.Ubl1rTdqQcYat
miskin.
http://utama.seruu.com/read/2013/06/11/168491/sbyudhoyono-blsm-tidak-berkaitan-dengan-politik